Gerindra memastikan 2 Menteri

Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat 

Jakarta - Partai Gerindra tidak mempermasalahkan bertahannya Partai Golkar dan PKS dalam koalisi. Bagi Gerindra, yang terpenting jatah kursi menteri BUMN dan menteri pertanian.

"Kita kan dalam posisi diajak, dan syarat kita dua menteri itu (BUMN dan Pertanian). Soal Golkar dan PKS masuk kembali, tidak ada urusan kita," ujar Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Menurut Martin, komunikasi antara Gerindra dan SBY terkait koalisi hingga kini mandeg. Namun Gerindra tetap pada permintaannya bila diajak koalisi, maka menteri BUMN dan menteri pertanian adalah mas kawinnya.

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut soal koalisi dan permintaan kami itu. Bagi Gerindra, di dalam (koalisi) maupun di luar tidak masalah," terangnya.

Menteri BUMN dan menteri pertanian dianggap penting untuk Gerindra. Hal ini untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan partai. "Kita ingin lahan pertanian diperluas, agar kita bisa mengurangi impor beras dan membuka lapangan pekerjaan baru. Masa tiap tahun kita impor beras, garam dan kedelai. Kita harusnya malu," terangnya.

Di mata Gerindra, kursi menteri BUMN juga penting bagi sektor pertanian karena menyangkut industri pupuk dan Bulog. "Kita juga tidak sepakat soal penjualan aset BUMN. Harusnya kita kelola, bukan malah dijual. Dua menteri itu sesuai untuk visi ekonomi kerakyatan kita," imbuhnya.

Tak Ada Reshuffle, Gerindra Santai

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi sudah menegaskan kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mereshuffle menteri-menterinya dalam waktu dekat.

"Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, hingga saat ini, Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat," kata Sudi dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Rabu (9/3/2011).

Apa yang dinyatakan oleh Sudi mementalkan apa yang belakangan ini beredar soal reshuffle kabinet. Tidak ada menteri dari Golkar maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diganti. Ataupun, kader Partai Gerindra menjadi menteri pertanian atau menteri BUMN.

Menanggapi pernyataan Sudi dan isu yang selama ini berhembus kencang, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku partainya tenang-tenang saja dengan kisruh politik soal reshuffle. "Kita tidak peduli, mau reshuffle jauh atau dekat. Kita tenang saja," ujarnya kepada INILAH.COM, Rabu (9/3/2011).

Ia menjelaskan kronologi munculnya kabar Gerindra bakal masuk kabinet. Pasca Gerindra menolak hak angket pajak pada sidang Paripurna, Selasa (22/2/2011), komunikasi antara Gerindra dan Partai Demokrat meningkat.

"Keputusan Gerindra terhadap Paripurna tempo hari tidak terkait wacana reshuffle dan jabatan yang ditawarkan. Keputusan itu murni sebagai partai yang mandiri, tidak hubungannya dengan Demokrat, GOlkar, dan PDIP," ujarnya.

Selain hubungan dengan Partai Demokrat makin mesra, Muzani mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan utusan khusus untuk menemui Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. "Utusan itu ngomongnya bagaimana Gerindra diajak dalam pemerintahan, tidak ada jabatan yang ditawarkan, tapi cuma bagaimana jika masuk dalam pemerintah," paparnya.

Ketika diajak masuk ke dalam pemerintahan, Muzani mengatakan Prabowo tidak menjawab menerima atau tidak menerima. Prabowo terlebih dahulu berdiskusi dengan petinggi Gerindra soal tawaran Presiden SBY.

"Prabowo mendiskusikan situasi itu kepada kami, kemudian muncul syarat yang kita ajukan itu adalah jalan tengah antara menerima dan menolak. Dalam syarat itu, kita tidak diajukan portfolio menteri, tetapi yang kita ajukan syarat seperti ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Muzani melanjutkan persyaratan yang diajukan Gerindra kepada Presiden SBY sudah disampaikan minggu lalu. Namun, sampai detik ini, tidak ada jawaban sama sekali. "Jadi, wacana reshuffle bukan datang dari Gerindra. Buat Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan sama saja, dua-duanya untuk rakyat," tutupnya

14 DPC Akan Temui Prabowo

Kisruh DPD Gerindra Jatim Pjs beberapa hari lalu, membuat 14 DPC Gerindra Jatim merapatkan barisan. Rabu (9/3/2011) pagi ini, perwakilan dari mereka yakni Achmad Saikhu dan Habib Yahya Assegaf, berencana menemui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Dijelaskan Habib Yahya yang juga Sekretaris DPC Gerindra Situbondo, sejauh ini DPP sudah mengetahui permasalahan partai di Jawa Timur. Meski belum ada panggilan resmi dari DPP, pihaknya bersama sejumlah perwakilan yang dituding melakukan anarkis, siap membeberkan sejumlah fakta yang terjadi. Mengingat, langkah DPD Gerindra Jatim Pjs yang sudah bertindak di luar mekanisme dan kontrol AD/ART Partai, menjadi biang kekisruhan tersebut.

“Seluruh dokumen dan bukti-bukti sudah kami kumpulkan. Kami akan beberkan kronologis kejadian dan kecurangan yang dilakukan DPD. Rencanannya, hari ini kita akan menghadap dewan pembina. Termasuk, menyerahkan kunci penyegalan kantor meski kantor DPD Gerindra Jatim Pjs sudah dibuka. Intinya, kami akan menjelaskan detail permasalahan yang terjadi,” ungkapnya.

Masih menurut Habib Yahya, dokumen dan bukti itu berisi sejumlah aturan yang dilanggar oleh DPD Gerindra Jatim Pjs. Termasuk, mereka tidak pernah melakukan revitalisasi kepengurusan. Tapi lebih pada sikap arogansi dengan cara mengganti sejumlah pengurus DPC Gerindra yang jelas-jelas, berjasa pada perolehan suara partai diwilayah Jawa Timur.

“DPD Gerindra Jatim Pjs tidak mendukung revitalisasi kepengurusan. Namun, mereka langsung seenaknya mengganti pengurus lama. Inikan sudah menyalahi aturan,” paparnya.

Hal sama juga disampaikan Achmad Saiku. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang itu tetap bersikap kesatria dan tidak akan mundur. Ke 14 DPC Gerindra yang mendatangi kantor DPD Gerindra Jatim Pjs beberapa waktu lalu, juga siap bertanggung jawab demi kemajuan partai.

“Kita tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kami siap bertanggung jawab. Hari ini, kita akan temui dewan pembina di Jakarta. Dimana, kami meminta agar masalah internal partai bisa diselesaikan dalam satu meja,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Achmad Saiku dan Habib Yahya Assegaf dituding melakukan pengrusakan dan penghinaan simbol-simbol partai. Keduanya bahkan dilaporkan ke Polrestabes Surabaya atas tindakan anarkisnya merusak kantor DPD Gerindra Jatim di Jalan Kupang Baru II/7, Surabaya beberapa hari lalu.

Menanggapi hal ini, dengan lantang Habib Yahya pun mengaku tidak pernah takut soal laporan itu.” Silahkan saja mereka lapor. Kami siap bertanggung jawab kok. Karena kami memang berada dijalur yang semestinya. Kita akan hadapi dan tidak akan pernah mundur,” pungkasnya.

DPP Berhentikan Ketua DPC Partai Gerindra

Sembilan belas pengurus anak cabang dan pengurus cabang Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Kabupaten Magelang minta klarifikasi induk organisasinya di Jakarta.
Karena tanpa alasan yang jelas, DPP menerbitkan surat keputusan yang isinya menganulir kepengurusan cabang yang dipimpin Yanto Badrun. Sementara yang bersnagkutan merasa tidak melanggar AD/ART Partai.
"Saya masih sehat. Tiba-tiba saya mendapat fotokopi SK DPP Partai Gerindra Nomor 10-0272/kpts/DPP-GERINDRA/2010, yang isinya mencabut kepengurusan saya didasarkan SK DPP Nomor 08-1085/kpts/DPP-Gerindra/2008," kata Yanto Badrun, Minggu (5/12).
Dengan didampingi Supriyanto, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang, dia menyatakan ragu terhadap sikap DPP yang menerbitkan SK Nomor 10 itu. Karena di bawah kepemimpinnya, Gerindra mampu mendapatkan lima kursi di DPRD Kabupupaten Magelang.
Prestasi itu dihargai Ketua BSO (Badan Seleksi Organisasi) DPP Partai Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo saat Yanto Badrun bersama pengurus DPC, dikonfirmasi soal kepengurusan tambal sulam DPC, di Mid Plaza Jakarta, April 2010 silam.
"Saya juga ditanya solusi persoalan delapan pengurus DPC yang mengundurkan diri. Saya laporkan kekosongan itu sudah diisi dengan figur muda yang punya komitmen mewujudkan ekonomi kerakyatan," tuturnya.
Dengan disaksikan Wachid, Ketua DPD Jateng serta beberapa fungsionaris DPP Amin Thoha, Permadi dan Roni Sutrisno, Ketua BSO Hasjim memerintahkan personil baru pengurus DPC Kabupaten Magelang, dilegalkan. "Saya khawatir ada yang memelintir perintah Pak Hasjim itu. Masak DPP menafikan prestasi kepemimpinan saya," katanya.
Oleh Yanto Badrun, para Ketua PAC dikumpulkan untuk menyikapi SK DPP Nomor 10, dan 19 yang hadir menyatakan menolak SK tersebut. Sedangkan yang berhalangan hadir dua PAC, Salaman dan Ngluwar. "Ketua PAC 19 orang mendukung kepemimpinan Pak Yanto Badrun. SK DPP Nomor 10 dianggap melukai kader partai yang telah berjuang sejak awal untuk membesarkan Gerindra," kata Supriyanto, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magelang.
Bagi Yanto Badrun, ini bukan persoalan dukung mendukung, melainkan aturan partai yang harus dipatuhi bersama. "Masa jabatan saya akan berakhir setelah diadakan musyawarah cabang(muscab). Tetapi jika saya dinyatakan bersalah melanggar AD/ART Partai, saya siap dipecat," tandas Yanto Badrun.
Ia mengemukakan urutan pesta demokrasi partai diawali dengan Kongres I Partai Gerindra pada 2016. Kemudian diadakan Musda tingkat Jateng. Setelah itu dilaksanakan muscab di kabupaten dan kota di provinsi ini.
Dalam SK DPP Nomor 10, disebutkan Pjs Ketua DPC Haiban Hajid SSos, Pjs Sekretaris Drs Suharno MM dan Pjs Bendahara Ir Arendy Prihantoro. "Sebagai kader partai, saya siap ditugaskan oleh DPP dimana saja," kata Haiban.

Gerindra Tetap Minta Kursi Mentan dan BUMN

mempermasalahkan masuknya kembali Golkar dan PKS dalam koalisi. Bagi Gerindra yang terpenting adalah kursi Menteri BUMN dan Pertanian.

"Kita kan dalam posisi diajak, dan syarat kita dua menteri itu (BUMN dan Pertanian). Soal Golkar dan PKS masuk kembali tidak ada urusan kita," ujar Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Menurut Martin, komunikasi antara Gerindra dan SBY terkait koalisi hingga kini mandek. Namun Gerindra tetap pada permintaannya bila diajak koalisi, maka Menteri BUMN dan Pertanian adalah emas kawinnya.

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut soal koalisi dan permintaan kami itu. Bagi Gerindra, di dalam (koalisi) maupun di luar tidak masalah," terangnya.

Menteri BUMN dan Pertanian dianggap penting untuk Gerindra. Hal ini untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan partai.

"Kita ingin lahan pertanian diperluas, agar kita bisa mengurangi impor beras dan membuka lapangan pekerjaan baru. Masa tiap tahun kita impor beras, garam dan kedelai. Kita harusnya malu," terangnya.

Di mata Gerindra, kursi Menteri BUMN juga penting bagi sektor pertanian karena menyangkut industri pupuk dan Bulog.

"Kita juga tidak sepakat soal penjualan aset BUMN. Harusnya kita kelola, bukan malah dijual. Dua menteri itu sesuai untuk visi ekonomi kerakyatan kita," imbuhnya.