Jakarta - Partai Gerindra tidak mempermasalahkan bertahannya Partai Golkar dan PKS dalam koalisi. Bagi Gerindra, yang terpenting jatah kursi menteri BUMN dan menteri pertanian.
"Kita kan dalam posisi diajak, dan syarat kita dua menteri itu (BUMN dan Pertanian). Soal Golkar dan PKS masuk kembali, tidak ada urusan kita," ujar Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3/2011).
Menurut Martin, komunikasi antara Gerindra dan SBY terkait koalisi hingga kini mandeg. Namun Gerindra tetap pada permintaannya bila diajak koalisi, maka menteri BUMN dan menteri pertanian adalah mas kawinnya.
"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut soal koalisi dan permintaan kami itu. Bagi Gerindra, di dalam (koalisi) maupun di luar tidak masalah," terangnya.
Menteri BUMN dan menteri pertanian dianggap penting untuk Gerindra. Hal ini untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan partai. "Kita ingin lahan pertanian diperluas, agar kita bisa mengurangi impor beras dan membuka lapangan pekerjaan baru. Masa tiap tahun kita impor beras, garam dan kedelai. Kita harusnya malu," terangnya.
Di mata Gerindra, kursi menteri BUMN juga penting bagi sektor pertanian karena menyangkut industri pupuk dan Bulog. "Kita juga tidak sepakat soal penjualan aset BUMN. Harusnya kita kelola, bukan malah dijual. Dua menteri itu sesuai untuk visi ekonomi kerakyatan kita," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar