Tak Ada Reshuffle, Gerindra Santai

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi sudah menegaskan kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mereshuffle menteri-menterinya dalam waktu dekat.

"Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, hingga saat ini, Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat," kata Sudi dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Rabu (9/3/2011).

Apa yang dinyatakan oleh Sudi mementalkan apa yang belakangan ini beredar soal reshuffle kabinet. Tidak ada menteri dari Golkar maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diganti. Ataupun, kader Partai Gerindra menjadi menteri pertanian atau menteri BUMN.

Menanggapi pernyataan Sudi dan isu yang selama ini berhembus kencang, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku partainya tenang-tenang saja dengan kisruh politik soal reshuffle. "Kita tidak peduli, mau reshuffle jauh atau dekat. Kita tenang saja," ujarnya kepada INILAH.COM, Rabu (9/3/2011).

Ia menjelaskan kronologi munculnya kabar Gerindra bakal masuk kabinet. Pasca Gerindra menolak hak angket pajak pada sidang Paripurna, Selasa (22/2/2011), komunikasi antara Gerindra dan Partai Demokrat meningkat.

"Keputusan Gerindra terhadap Paripurna tempo hari tidak terkait wacana reshuffle dan jabatan yang ditawarkan. Keputusan itu murni sebagai partai yang mandiri, tidak hubungannya dengan Demokrat, GOlkar, dan PDIP," ujarnya.

Selain hubungan dengan Partai Demokrat makin mesra, Muzani mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan utusan khusus untuk menemui Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. "Utusan itu ngomongnya bagaimana Gerindra diajak dalam pemerintahan, tidak ada jabatan yang ditawarkan, tapi cuma bagaimana jika masuk dalam pemerintah," paparnya.

Ketika diajak masuk ke dalam pemerintahan, Muzani mengatakan Prabowo tidak menjawab menerima atau tidak menerima. Prabowo terlebih dahulu berdiskusi dengan petinggi Gerindra soal tawaran Presiden SBY.

"Prabowo mendiskusikan situasi itu kepada kami, kemudian muncul syarat yang kita ajukan itu adalah jalan tengah antara menerima dan menolak. Dalam syarat itu, kita tidak diajukan portfolio menteri, tetapi yang kita ajukan syarat seperti ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Muzani melanjutkan persyaratan yang diajukan Gerindra kepada Presiden SBY sudah disampaikan minggu lalu. Namun, sampai detik ini, tidak ada jawaban sama sekali. "Jadi, wacana reshuffle bukan datang dari Gerindra. Buat Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan sama saja, dua-duanya untuk rakyat," tutupnya